Kontak Kami

Kantor Sekretariat

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurussalam

Pondok Pesantren Modern Nurussalam

Desa Sidogede Kecamatan Belitang BK 10 Kab. OKU Timur

Provinsi Sumatera Selatan

 

+6281276107605 (Mehdar)
stitnurussalam@gmail.com
www.stitnurussalam.com
Waktu

Slide Show

Pengunjung




PEMBIAYAAN pendidikan kerap menjadi persoalan. Padahal, pemerintah secara tegas menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan. Jaminan ini terutama berlaku untuk pendidikan SD, SMP, dan SMA atau SLTA sederajat. Meski demikian kondisi di lapangan kerap bertolak belakang. Lantaran mengejar mutu pendidikan lebih baik, sekolah memerlukan biaya lebih. Namun, karena kekurangan anggaran, sekolah terpaksa melakukan pungutan.

Pungutan itu lantas menuai polemik. Sebab, masyarakat sudah telanjur berpandangan layanan pendidikan itu diberikan secara gratis. Saat sekolah menarik pungutan, tak sedikit wali murid melayangkan protes bahkan menentang adanya pungutan.

Tidak sedikit pula wali murid mengamini apa yang diinginkan sekolah lantaran mereka memiliki uang. Ada juga yang takut anaknya tak dapat mengikuti ujian gara-gara nomor ujiannya ditahan guru kelas. Persoalan ini acap didapati di sekolah-sekolah negeri.

Hal itulah yang kemudian terjadi di SMKN 5 Bandar Lampung. Ombudsman RI Perwakilan Lampung menemukan adanya pungutan liar yang dilakukan pihak SMKN 5 Bandar Lampung kepada siswa tahun pelajaran 2018/2019.

Nilai pungutan itu pun cukup fantastis, yakni Rp2 miliar. Siswa angkatan tersebut terbagi menjadi dua, yakni siswa reguler dan penerima bantuan operasional sekolah daerah (Bosda). Siswa reguler dipatok sumbangan per tahun Rp8,35 juta dan siswa Bosda Rp875 ribu.

Pada akhirnya SMKN 5 Bandar Lampung menyatakan siap menjalankan rekomendasi dan koreksi Ombudsman Perwakilan Lampung terkait adanya temuan dugaan pungutan liar terhadap siswa sekolah tersebut.

Koreksi yang dilakukan Ombudsman sudah tentu berdasar pada acuan regulasi yang masih berlaku di Republik ini. Penyelenggaraan pendidikan gratis untuk jenjang pendidikan dasar secara jelas dan tegas diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945, serta Pasal 34 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Hal itu juga dipertegas lagi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Dasar.

Penarikan pungutan sekolah dilarang lantaran Pemerintah telah menggulirkan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Tujuannya khusus untuk membebaskan pungutan bagi seluruh siswa jenjang pendidikan dasar, kecuali rintisan sekolah bertaraf internasional dan sekolah bertaraf internasional.

Kita menyadari jika pelaksanaan pendidikan hanya mengandalkan APBN dan APBD tidak akan mencukupi kebutuhan satuan pendidikan. Sementara itu, regulasi secara gamblang melarang sekolah melakukan pungutan.

Menjawab persoalan itu, sekolah sesungguhnya diperkenankan meminta sumbangan. Yang dapat dilakukan sekolah hanya menerima sumbangan. Dan dimensi sumbangan dalam Permendikbud 44 Tahun 2012 adalah bersifat sukarela (tidak wajib), tidak memaksa, tidak mengikat, dan jumlah maupun jangka waktunya tidak ditentukan pihak sekolah, komite sekolah atau lembaga lain pemangku kepentingan satuan pendidikan.

Artinya bentuk-bentuk pungutan semacam uang komite dan uang pembangunan yang ditentukan jumlah dan jangka waktu pembayarannya serta bersifat memaksa tidak boleh dilakukan. Sekolah harus bisa membedakan antara sumbangan dan pungutan. Kita berharap tidak ada lagi pungutan di sekolah, tapi sumbangan sukarela wali murid yang menginginkan layanan pendidikan bermutu lebih baik.

https://www.lampost.co/berita-meluruskan-pungutan-sekolah-1580522413.html